Skema Gaji PNS Diubah, Tukin Hingga Tunjangan Jabatan Dihapus?

Pemerintah akan membuat perubahan pada sistem pengupahan kepada semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh Indonesia. Begitu pun pada sistem pemberian tunjangan para PNS akan mengalami perubahan juga.

Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono menjelaskan, bahwa nantinya formula Tunjangan PNS akan meliputi Tunjangan Kinerja serta Tunjangan Kemahalan. Sedangkan untuk rumusan Tunjangan Kinerja didasarkan pada capaian kinerja masing-masing PNS.

Skema Gaji PNS Diubah, Tukin Hingga Tunjangan Jabatan Dihapus?

Beberapa Tunjangan PNS Akan Dihapus?

Sebagai gambaran, pada sistem sebelumnya PNS mendapatkan banyak sekali tunjangan. Pertama adalah Tunjangan Kinerja atau biasadisebut Tukin, walaupun besarannya berbeda-beda tergantung pada kelas jabatan maupun instansi tempatnya bertugas, baik dari instansi pusat maupun instansi daerah.

Kemudian ada tunjangan suami atau istri, lalu ada pula tunjangan anak. Selain itu, ada tunjangan makan serta tunjangan jabatan. Lalu ada lagi tunjangan perjalanan dinas.

“Sedangkan rumusan Tunjangan Kemahalan didasarkan pada Indeks Harga yang berlaku di daerah masing-masing,” jelasnya dalam paparan tertulis.

Sementara itu, dalam sistem penggajian juga pemerintah akan mengubahnya. Dalam aturan baru, nantinya sistem penggajian PNS secara keseluruhan akan didasarkan pada pangkat dan golongan.

Namun demikian, nantinya penghasilan para PNS akan dihitung berdasarkan pada beban dan risiko pekerjaan dalam tugasnya. Artinya, mulai dari tanggung jawab serta risiko pekerjaan akan menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan gaji PNS.

“Formula Gaji PNS yang baru akan ditentukan berdasarkan Beban Kerja, Tanggung Jawab, dan Risiko Pekerjaan,” ungkapnya.

Tapi lanjut Paryono, penerapan formula gaji PNS ini tidak akan direalisasikan secara sekaligus. Meskipun pada akhirnya, sistem penggajian akan dilakukan berdasarkan pada harga jabatan.

“Implementasi formula Gaji PNS ini nantinya dilakukan secara bertahap, diawali dengan proses perubahan sistem penggajian yang semula berbasis Pangkat, Golongan Ruang, dan Masa Kerja menuju ke sistem penggajian yang berbasis pada Harga Jabatan,” jelasnya.

Rombak Gaji PNS Karena Keuangan Negara?

Paryono juga mengatakan bahwa pemerintah akan lebih berhati-hati dalam menyusun kebijakan pengupahan kepada para abdi negara ini. Dan tentunya, untuk penyusunan sistem baru ini akan memperhatikan kondisi keuangan negara.

“Seluruh kebijakan penetapan penghasilan PNS tersebut tentu berkaitan erat dengan kondisi keuangan negara, sehingga dibutuhkan upaya ekstra hati-hati,” tuturnya melalui keterangan tertulis.

Oleh sebab itu lanjut Paryono, untuk merumuskan kebijakan baru ini akan menerapkan analisis dan simulasi secara mendalam. Sehingga tetap bisa memberikan jaminan kesejahteraan kepada para PNS.

“Dan didukung dengan hasil analisis dan simulasi yang mendalam dan komprehensif,” ucapnya.

Menurut Paryono, kebijakan baru penggajian para PNS ini jangan sampai memberikan dampak negatif. Apalagi sampai memberikan dampak buruk kepada kesejahteraan pegawai yang menurun.

“Sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang baru tentang Pangkat, Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS agar nantinya tidak memberikan dampak negatif, baik terhadap kesejahteraan PNS maupun kondisi keuangan negara,” pungkasnya.
Manfie Edogawa

Orang kuat bukanlah dia yang tidak pernah menangis, tapi orang yang istiqomah dalam meningkatkan ketakwaannya kepada Allah.

Posting Komentar

Komentar Anda dimoderasi. Jika sesuai dengan ketentuan, maka akan segera dipublikasikan.
Silahkan berkomentar yang relevan dengan bahasa yang baik dan santun, serta tidak melakukan spamming.

Lebih baru Lebih lama