KPK Jadikan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara Sebagai Tersangka Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi yang berupa penerimaan sesuatu oleh Penyelenggara Negara atau yang mewakilinya di lingkungan Kementerian Sosial RI terkait dengan bantuan sosial (bansos) untuk wilayah Jabodetabek pada tahun 2020.

"KPK menetapkan lima orang tersangka, sebagai penerima JPB (Juliari Peter Batubara), MJS (Matheus Joko Santoso), AW (Adi Wahyono) dan sebagai pemberi AIM (Ardian IM) dan HS (Harry Sidabuke)," ungkap Ketua KPK Firli Bahuri di Jakarta.

KPK Jadikan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara Sebagai Tersangka Korupsi

Menurut Firli, dalam pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga telah diterima fee sebesar Rp12 miliar yang pembagiannya diserahkan secara tunai oleh Matheus kepada Juliari melalui AW dengan nilai sekitar Rp8,2 miliar.

Pemberian uang fee tersebut, selanjutnya dikelola oleh Eko dan orang kepercayaan Juliari yang bernama Shelvy untuk digunakan pembayaran berbagai keperluan pribadi menteri sosial Juliari.

Untuk periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, telah terkumpul uang fee dari bulan Oktober 2020 hingga Desember 2020 sejumlah Rp8,8 miliar yang diduga pula untuk dipergunakan bagi keperluan pribadi Juliari.

Tersangka penerima Matheus dan Adi disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Kepada Juliari disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara kepada tersangka pemberi suap telah disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Manfie Edogawa

Orang kuat bukanlah dia yang tidak pernah menangis, tapi orang yang istiqomah dalam meningkatkan ketakwaannya kepada Allah.

Posting Komentar

Komentar Anda dimoderasi. Jika sesuai dengan ketentuan, maka akan segera dipublikasikan.
Silahkan berkomentar yang relevan dengan bahasa yang baik dan santun, serta tidak melakukan spamming.

Lebih baru Lebih lama