Masyarakat Khawatir Dan Minta Sekolah Tatap Muka 2021 Ditunda?

Pelaksanaan belajar tatap muka di sekolah pada Januari 2021 tinggal menghitung hari. Komisi X DPR RI mendesak kepada pemerintah agar mengkaji ulang terkait kebijakan itu sebab penyebaran virus Corona (COVID-19) kian ganas.

Desakan tersebut dilontarkan oleh Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. Pasalnya, menurut dia, penyebaran virus Corona kian hari semakin bertambah membuat para orang tua menjadi cemas dan khawatir anaknya tertular.

"Dalam beberapa hari terakhir ini, kami menerima banyak sekali masukan dari orang tua murid yang khawatir jika sekolah jadi dibuka kembali bulan depan. Mereka khawatir dengan penyebaran COVID-19 yang kian tak terkendali," ujar Syaiful.

Masyarakat Khawatir Dan Minta Sekolah Tatap Muka Januari 2021 Ditunda?

Syaiful mengatakan bahwa tingkat kematian anak yang disebabkan virus Corona mencapai 0,7 persen. Dia menyebut persentase ini sama dengan tingkat kematian orang dewasa. Syaiful memprediksi angka virus Corona akan terus meningkat di Indonesia. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang melakukan aktivitas perjalanan pada akhir tahun.

"Tingkat kematian anak akibat COVID-19 sama dengan tingkat kematian kasus COVID-19 pada usia 18-30 tahun dengan rata 0,7 persen. Fakta ini menunjukkan bahwa risiko COVID-19 pada anak hampir sama dengan risiko COVID-19 pada usia dewasa. Jadi memang butuh kehati-hatian ekstra," ujarnya.

Namun, lanjutnya, jika pembelajaran tatap muka di sekolah tetap dilaksanakan, maka akan berisiko besar bagi anak-anak yang rentan tertular virus Corona. Syaiful tidak menampik jika proses Pembelajaran Jarak Jauh atau PJJ yang sekarang dilakukan tidak berjalan secara efektif.

Untuk itu, politikus PKB tersebut meminta agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) untuk terus melakukan pembenahan dalam proses Pembelajaran Jarak Jauh.

Kemdikbud juga bisa memberikan Wi-Fi gratis untuk anak-anak sekolah yang tidak mampu membeli kuota internet.

Mendikbud Nadiem Makarim telah memberikan kewenangan penuh terkait izin pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah pada Januari 2021 kepada pemerintah daerah.

Kebijakan Mendikbud

Peraturan pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Pelajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19.

"Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengizinkan pembelajaran tatap muka merupakan permintaan daerah. Kendati kewenangan ini diberikan, perlu saya tegaskan bahwa pandemi belum usai," tuturnya dalam keterangan tertulis.

Keputusan Di Tangan Pemda-Kepsek Dan Orangtua

Nadiem menyebut bahwa pemberian izin pelakasanaan pembelajaran tatap muka di sekolah bisa dilakukan secara serentak ataupun bertahap, tergantung pada kesiapan masing-masing daerah dan berdasarkan diskresi maupun evaluasi kepala daerah.

Menurut dia, sekolah yang melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka harus menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat.

"Kebijakan ini berlaku mulai semester genap tahun ajaran 2020/2021. Jadinya bulan Januari 2021. Jadi daerah dan sekolah diharapkan dari sekarang, kalau siap melakukan tatap muka, harus segera meningkatkan kesiapannya melaksanakan ini dari sekarang sampai akhir tahun," jelas Nadiem.

Nadiem menjelaskan, pembelajaran tatap muka di sekolah ini sifatnya diperbolehkan, bukan wajib. Keputusan ada di tiga pihak yakni pemerintah daerah, kepala sekolah dan orang tua siswa.

Jika orang tua siswa khawatir anaknya terkena Corona di masa pandemi Covid-19 ini tetap boleh melarang anaknya masuk sekolah.

Orang Tua Boleh Larang Anaknya Sekolah

"Mulai Januari 2021 ada tiga pihak yang menentukan apakah sekolah itu boleh dibuka atau tidak. Yang pertama adalah pemdanya sendiri, pemda atau dalam situasi yang lain kanwil, atau kantor Kemenag," kata Nadiem dalam siaran YouTube yang tayang di channel Kemendikbud RI.

Pihak kedua yang dapat menentukan boleh dan tidaknya melakukan kegiatan belajar tatap muka di sekolah, yakni kepala sekolah dan komite sekolah yang merupakan perwakilan orang tua siswa. Sekolah boleh belajar tatap muka jika ketiga pihak ini bersepakat.

"Kalau tiga pihak itu setuju, sekolah itu boleh melaksanakan tatap muka. Jadi harus ada persetujuan orang tua melalui komite orang tua, persetujuan kepsek dan tentunya kepala daerah," ujar Nadiem.

Nadiem pun menegaskan bahwa orang tua siswa tetap boleh melarang anaknya melaksanakan belajar langsung di sekolah meskipun sekolah tersebut memutuskan untuk menggelar kegiatan belajar tatap muka.

Protokol Kesehatan COVID-19 Di Institusi Pendidikan

Adapun ketentuan yang perlu dilaksanakan dengan ketat oleh sekolah adalah:

1. Jaga jarak minimal 1,5 meter

2. Jumlah maksimal peserta didik per ruang kelas;

- PAUD: 5 (dari standar 15 peserta didik)
- Pendidikan Dasar: 16 (dari standar 28 peserta didik)
- Pendidikan Menengah: 18 (dari standar 36 peserta didik)
- SLB: 5 (dari standar 8 peserta didik)

* Ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan

3. Sistem pembelajaran tatap muka dilaksanakan bergiliran atau shifting

4. Wajib menggunakan masker;

- Masker kain 3 lapis
- Masker bedah sekali pakai

5. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir

* Opsi lain menggunakan hand sanitizer

6. Tidak melakukan kontak fisik
7. Menerapkan etika batuk/bersin

Adapun kondisi fisik yang perlu diperhatikan saat sekolah melaksanakan belajar tatap muka adalah sebagai berikut:

- Sehat dan jika mengidap komorbid harus dalam kondisi terkontrol

- Tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk pada orang yang serumah dengan warga sekolah

- Kantin tidak diperbolehkan buka

Catatan: Diperbolehkan jika kegiatan belajar tatap muka menggunakan protokol bersama, minimal menjaga jarak 1,5 meter dan tidak menggunakan peralatan bersama.

- Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler tidak diperbolehkan

- Pembelajaran di luar lingkungan sekolah diperbolehkan dengan protokol kesehatan.

Artikel Terkait

Komentar

Komentar Anda dimoderasi. Jika sesuai dengan ketentuan, maka akan segera dipublikasikan.
Silahkan berkomentar yang relevan dengan bahasa yang baik dan santun, serta tidak melakukan spamming.

Lebih baru Lebih lama