Mendikbud: Belajar Tatap Muka Januari 2021 Harus Dengan Persyaratan Ketat

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim telah menegaskan bahwa rencana pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah pada semester genap Tahun Pelajaran 2020/2021 akan dilaksanakan berdasarkan persyaratan yang sangat ketat demi memastikan kesehatan dan keselamatan anak tetap terjaga dengan baik.

Sebagaimana dilansir Fajrinfo Life dari Antara, bahwa Pembelajaran Tatap Muka akan dilaksanakan mulai Januari 2021 mendatang dengan didasarkan atas beberapa syarat yang ketat dan wajib dipatuhi oleh semua pihak.

"Bahwa pembelajaran tatap muka pada Januari 2021 bukan berarti tanpa prasyarat yang ketat," ucap Nadiem dalam Rapat Koordinasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait hasil pengawasan penyiapan pembelajaran tatap muka di masa pandemi, di Jakarta.

Mendikbud: Belajar Tatap Muka Januari 2021 Harus Dengan Persyaratan Ketat

Ia mengakui bahwa pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang sudah berlangsung selama sembilan bulan terakhir bukan tanpa adanya kendala.

Di satu sisi, Pembelajaran Jarak Jauh merupakan suatu upaya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 sembari tetap melanjutkan proses belajar mengajar.

Namun, di sisi lain Pembelajaran Jarak Jauh tersebut telah banyak menimbulkan dampak negatif terhadap para peserta didik.

"Berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat dan di beberapa negara lain terdapat beberapa kecenderungan, misalnya semakin lama Pembelajaran Tatap Muka tidak terjadi, semakin besar dampak yang terjadi kepada anak. Misalnya ancaman putus sekolah, risiko putus sekolah karena anak terpaksa bekerja untuk membantu keuangan keluarga," imbuhnya.

Kemudian, Nadiem juga menilai bahwa tumbuh kembang anak, baik itu secara kognitif maupun perkembangan karakter anak juga akan semakin terkendala apabila Pembelajaran Tatap Muka di sekolah tidak segera dilaksanakan.

Selain itu, tekanan psikososial dan aksi kekerasan terhadap anak juga kerap terjadi dan tidak diketahui oleh guru selama Pembelajaran Jarak Jauh dilaksanakan.

"Memperhatikan dampak tersebut pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PJJ di satuan pendidikan dan mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk menyesuaikan SKB 4 menteri di masa pandemi," ucap Nadiem.

Untuk itu, ia kembali menegaskan kepada seluruh pihak bahwa rencana Pembelajaran Tatap Muka pada Semester Genap Tahun Pelajaran 2020-2021 akan dilaksanakan dengan persyaratan-persyaratan yang sangat ketat sehingga dapat memungkinkan peserta didik untuk tetap melanjutkan mengikuti belajar secara tatap muka, namun dengan protokol kesehatan yang ketat.

Menteri Nadiem menuturkan beberapa prasyarat ketat tersebut, antara lain adalah penentuan pemberian izin Pembelajaran Tatap Muka tidak lagi didasarkan pada peta zonasi risiko dari Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, namun berdasarkan ketetapan pemerintah daerah (Pemda), kantor wilayah (Kanwil) atau Kementerian Agama (Kemenag), dan tetap dilanjutkan dengan izin berjenjang dari satuan pendidikan beserta orang tua siswa.

"Tidak harus serentak se-kabupaten per-kota, tapi bisa bertahap di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa. Semuanya tergantung keputusan pemda tersebut," ucapnya.

Kemudian, satuan pendidikan juga wajib memenuhi daftar periksa, termasuk persetujuan dari komite sekolah dan perwakilan orang tua siswa.

Orang tua, katanya, memiliki hak penuh dalam menentukan apakah anaknya boleh mengikuti pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka di sekolah atau tidak.

Jika izin dari orang tua tidak diberikan ataupun daftar periksa dan persetujuan tidak bisa dipenuhi, maka peserta didik akan melanjutkan untuk melaksanakan pembelajaran daring dari rumah secara penuh.

Tetapi jika ketiga tahapan tersebut telah terpenuhi, maka peserta didik bisa memulai Pembelajaran Tatap Muka di satuan pendidikan secara bertahap.

Bagi orang tua siswa yang tidak meberikan izin kepada anaknya untuk melaksanakan Pemebelajaran Tatap Muka, maka sekolah tetap diwajibkan untuk memfasilitasi peserta didiknya untuk melaksanakan pembelajaran secara jarak jauh bagi peserta didik tersebut.

"Dari semua ini yang terpenting adalah pemda harus mempertimbangkan dengan matang pemberian izin PTM," demikian kata Menteri Nadiem.

Artikel Terkait

Komentar

Komentar Anda dimoderasi. Jika sesuai dengan ketentuan, maka akan segera dipublikasikan.
Silahkan berkomentar yang relevan dengan bahasa yang baik dan santun, serta tidak melakukan spamming.

Lebih baru Lebih lama